Anggota Panja PA Soroti Masalah Anak di Singkawang

02-10-2015 / KOMISI VIII

Anggota Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI, Bisri Romli menyoroti permasalahan anak "tanpa ayah" yang banyak terjadi di Singkawang, Kalimantan Barat.


Dalam pertemuan Panja Perlindungan Anak Komisi VIII,dengan Asisten III Sekda Kalbar, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (BP3AKB beserta SKPD Kalbar, Kamis (1/10), Kepala BP3AKB Kalbar, Ana Veridiana Iman Kalis, mengungkapkan pihaknya menemukan banyak praktik kawin kontrak di daerah  Singkawang, kemudian melahirkan anak tanpa ayah. Hingga akhirnya hak anak terabaikan,bahkan tidak sedikit terjadi kekerasan terhadap anak.


"Tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kalimantan Barat, khususnya di Singkawang cukup tinggi salah satunya disebabkan adanya praktek kawin kontrak. Jika memang benar demikian Pemda Singkawang dan Pemprov Kalbar harus segera mengatasi hal ini. Pasalnya anak yang akan menjadi korban," papar Bisri.


Lebih lanjut Politisi dari Fraksi PKB ini mendorong agar Pemrov Kalimantan Barat segera membuat regulasi untuk meminimalisir bahkan menghentikan praktik kawin kontrak, dan memberikan perlindungan yang utuh kepada anak-anak Indonesia khususnya di wilayah Kalbar.


"Anak-anak itu tidak berdosa, mereka generasi penerus bangsa, olehkarena itu saya mendorong agar Pemprov membuat regulasi untuk memenuhi hak anak, dan melindungi anak secara utuh,"pungkasnya. (Ayu)/foto:ayu/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Kementerian Haji Ditarget Segera Berdiri Setelah RUU Haji Rampung
22-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA,Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VIII Selly Andriany Gantina bersama pemerintah tengah berpacu dengan waktu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang...
Komisi VIII Mulai Bahas DIM RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
22-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah resmi memulai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan...
Komisi VIII Serap Masukan RUU Perubahan UU Haji, Antisipasi Dinamika Kebijakan Arab Saudi
22-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya langkah antisipatif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan...
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...